Opini

PDPB: MENJAGA HAK PILIH SECARA BERKELANJUTAN Oleh: Muhammad Rohani, S.Fil.I., M.Pd.I. Anggota KPU Kabupaten Boyolali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi   Salah satu langkah strategis yang ditempuh Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan data pemilih yang akurat adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, salah satu tujuan PDPB adalah menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir. Penyediaan data pemilih mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang dikonsolidasikan setiap enam bulan sekali oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan dalam negeri. Proses pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan atau Pemilihan berikutnya. Dalam pelaksanaan PDPB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali senantiasa menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB, selain menjabarkan program dan arah kebijakan, tetapi juga memastikan setiap tahap berjalan dengan baik. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten, dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen bahwa PDPB adalah proses yang akuntabel dan harus mendapat dukungan bersama. Tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali meliputi pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi. Semua tahapan tersebut memerlukan dukungan langsung dari masyarakat serta instansi lain agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan tentu partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan PDPB, sebab kualitas data pemilih sangat bergantung pada sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Dalam pelaksanaanya pengelolaan data dilakukan melalui proses sinkronisasi data yang bersumber dari DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir. Adapun  pada Pemilihan Tahun 2024 yang lalu KPU Boyolali telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 829.981 pemilih yang terdiri dari 410.818 pemilih laki-laki dan 419.163 pemilih perempuan. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengecek kembali data kepemilihannya di tahun 2025 melalui website resmi KPU. Dalam layanan website ini masyarakat secara langsung dapat mengecek kesesuaian elemen data pemilihnya, memastikan dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Apabila dalam pengecekan di website tersebut masyarakat yang genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah menikah namun dirinya belum masuk dalam daftar pemilih, pindah masuk, terjadi perubahan elemen data, maupun telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil namun belum terdaftar sebagai pemilih maka dapat melaporkan ke layanan PDPB KPU Boyolali untuk diproses menjadi pemilih yang memenuhi syarat. Sebaliknya apabila ditemukan pemilih yang meninggal dunia, pemilih ganda, belum genap berumur tujuh belas tahun dan belum kawin, pemilih pindah domisili, pemilih menjadi anggota TNI/Polri, warga negara asing serta pemilih yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaporkan dan menjadi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Agar validasi data semakin terjamin, KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu, dinas kependudukan, TNI, Polri, lembaga pemasyarakatan, pemerintah kecamatan, desa, hingga tingkat RT/RW. Pelibatan unsur-unsur ini tidak hanya memperkuat akurasi data, tetapi juga secara kolektif menjaga kualitas data pemilih. Meskipun pelaksanaan tahapan PDPB adalah tugas KPU, namun dalam pelaksanaannya KPU Boyolali membutuhkan dukungan dari masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, talkshow di Radio maupun sosialisasi di media sosial resmi KPU Boyolali untuk memberikan informasi kepada publik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran terhadap hak pilihnya, berperan aktif memberikan masukan dan tanggapan mayarakat. Dalam hal masyarakat memberikan masukan dan tanggapan disertakan bukti dukung yang benar dan mutakhir. Hal ini dikarenakan dalam menindaklanjuti temuan dan masukan dari masyarakat KPU kabupaten Boyolali perlu data dukung yang valid agar data yang diolah sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu tugas KPU dalam penyelenggaraan PDPB adalah melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Dalam penyelenggaraan PDPB disebutkan bahwa data mencakup NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, RT/RW, ragam disabilitas, dan keterangan lainnya. Data ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU. Di era serba digital, data merupakan aset berharga sekaligus rawan disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Data pemilih sangat sensitif karena menyangkut hak politik warga negara. Jika bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa mengganggu kredibilitas Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Karena itu, KPU harus menerapkan sistem pengamanan yang ketat. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga. Demikian pula dalam memberikan masukan dan tanggapan, masyarakat agar tidak memberikan data pribadi kepada pihak mana pun selain petugas resmi yang melayani PDPB. Harapannya melalui penyelenggaraan PDPB selain dimaksudkan menyediakan, memutakhirkan dan mengelola data pemilih secara berkesinambungan, peran serta aktif dari masyarakat dengan senantiasa mengecek data pemilih dengan membuka website resmi KPU di http://cekdptonline.kpu.go.id sehingga apabila terjadi perubahan elemen data pemilih,  pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar atau pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat segera melaporkan kepada layanan PDPB KPU Boyolali. Melihat realitas pertumbuhan penduduk yang sangat dinamis pasca penetapan DPT Pemilihan tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan PDPB merupakan salah satu upaya konkrit KPU untuk mewujudkan pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Melalui layanan cek DPT online yang mudah diakses oleh masyarakat serta layanan PDPB di KPU Kabupaten tentu diharapkan mampu menunjang partisiparsi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan atau pemilihan terdekat.

Misteri Logistik Oleh: Maya Yudayanti, S.Sos. Ketua KPU Kabupaten Boyolali   Tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya 894 petugas penyelenggara pemilu dan 5.175 yang mengalami sakit pada pelaksanaan Pemilu 2019, menjadi catatan duka sejarah perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Jumlah tersebut masih belum termasuk yang meninggal maupun sakit dari unsur pengawas pemilu, Polri, TNI, maupun pihak peserta pemilu. Kelelahan akibat ritme dan durasi pekerjaan berupa beban administratif yang sangat banyak, tekanan waktu yang tinggi, disinyalir menjadi salah satu penyebab tragedi tersebut. Maka berangkat dari pengalaman kelam tersebut, pada penyelenggaraan pemilu 2024, menguat komitmen KPU bersama seluruh elemen bangsa untuk mencegah terjadinya tragedi serupa. Dilakukan penyederhanaan berbagai formulir yang dibutuhkan dalam Pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, sehingga petugas KPPS terkurangi beban administratifnya. KPU juga telah menyediakan alat pengganda dokumen pada setiap TPS, sehingga jumlah lembar yang harus di tulis tangan juga berkurang sangat signifikan, kesalahan dalam penulisanpun dapat diminimalisir. Sebelumnya, pada mekanisme rekruitmen badan adhoc penyelenggara pemilu, memastikan bahwa calon penyelenggara tidak memiliki komorbid atau penyakit penyebab. Pemeriksaan terhadap tekanan darah, kadar gula darah, serta kadar kolesterol dalam darah menjadi pemeriksaan wajib serta akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam menentukan keterpilihan calon badan adhoc.   Salah satu kegiatan yang bukan termasuk tahapan tetapi sangat menguras pikiran dan tenaga adalah pengadaan hingga distribusi logistik ke TPS. Terkhusus pada pemilu dan pilkada serentak 2024 yang berhimpitan, mengelola logistik ini menjadi seperti tanjakan terjal yang harus didaki oleh penyelenggara. Pada Pemilu 2024, di Kabupaten Boyolali terdapat 69 jenis logistik selain surat suara yang harus disediakan oleh KPU Kabupaten dalam waktu dan jumlah yang tepat. Untuk menata kelola 69 jenis logistik ini, diperlukan tempat atau gudang yang memenuhi persyaratan antara lain luasan memadai, bebas banjir, tidak bocor, bebas hama, pencahayaan cukup, tidak lembab, mudah diakses kendaraan pengangkut logistik, tersedia peralatan pengamanan penunjang seperti cctv, alat pemadam kebakaran serta peralatan pendukung lain. Penyediaan gudang logistik adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola logistik yang efektif. Persoalannya, penyediaan gudang ini seringkali tidak mudah karena berbagai sebab. Meskipun banyak gudang milik swasta tersedia untuk disewakan, namun biaya sewanya tidak sesuai dengan standar biaya masukan sehingga terpaksa menyewa gudang dengan biaya lebih murah dengan berbagai resiko yang harus ditanggung. Pemerintah daerah sendiri tidak memiliki fasilitas gudang yang cukup memadai untuk digunakan dalam keperluan pemilu dengan jumlah pemilih sebesar 825.630 orang. Dari sejumlah pemilih tersebut, surat suara yang harus di sortir dan dilipat oleh petugas adalah sebanyak 4.219.045 lembar. Ini baru surat suara, yang menjadi logistik mahkota dalam pemilu atau pilkada. Masih ada ratusan ribu lembar formulir yang tidak kalah drama misterinya dari sortir hingga distribusi. Sudah banyak fakta pada hari pemungutan suara, disetiap periode pemilu maupun pilkada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, laporan ketidaksesuaian jumlah dan jenis logistik membuat proses pungut hitung di tps menjadi terganggu. Akibat dari terganggunya proses di TPS, jika tak segera mendapatkan solusi masih dapat berlanjut pada kekacauan dan dapat berujung hingga pemungutan atau penghitungan suara ulang. Lebih jauh, pernik pernik persoalan sehubungan dengan logistik di TPS ini dapat ditarik panjang dalam dalil dalil gugatan di berbagai jenis dan level sengketa.   Masyarakat tahu, berbagai persoalan masih saja menjadi hantu dalam tata kelola logistik. Sebutlah misalnya masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan jumlah logistik di TPS jumlah logistik yang diterima, kelebihan atau kekurangan surat suara, formulir, atau logistik yang lain. Hantu dalam tata kelola logistik disebabkan karena prinsip prinsip manajemen gudang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Maka setelah beberapa saat lamanya berjibaku dengan berbagai problematika logistik pemilu dan pemilihan, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, meskipun kita masih menunggu proses politik pembentuk undang undang, terasa memberikan angin segar bagi penyelenggara kelak dalam menyiapkan dan melaksanakan tata kelola logistik. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah diharapkan menjadi momentum untuk semakin membenahi pengelolaan logistik, yang selama ini seperti diburu oleh waktu. Pada Pemilu 2024 lalu, ketika terjadi irisan tahapan pemilu dan pilkada yang sangat berhimpit, KPU pada setiap tingkatan harus berakrobat dengan waktu demi untuk memastikan bahwa logistik dapat terdistribusikan secara selamat, tepat waktu dan tepat jumlah. Mestinya, pemisahan waktu pemilu nasional dan pemilu daerah, memberikan waktu lebih leluasa kepada jajaran KPU dalam pengadaan serta pengelolaan logistik.   Tak dipungkiri butuh stamina yang sangat prima untuk melaksanakan setiap tahapan panjang sejak pemilu hingga pilkada, utamanya dalam pengelolaan logistik yang selain membutuhkan kecermatan, ketelitian juga membutuhkan kondisi fisik yang sehat. Anggota maupun pegawai di KPU tidak boleh merasa sakit dan tidak boleh merasa lelah, adalah mantra penyemangat selama melaksanakan tahapan demi tahapan ini. Sekali saja sakit, maka dapat mengganggu jalannya tahapan dan pelayanan pemilih, sehingga meskipun kelelahan ini tak terhindarkan, mengingat tahapan memang panjang, fisik dan mental harus disiapkan. Tanggungjawab pekerjaan sangat banyak sementara jumlah personal inti terbatas. Lelah fisik dan mental ini dapat menjurus kepada kondisi burnout, sebuah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang muncul akibat stres berkepanjangan di tempat kerja dan ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan sumber daya yang tersedia. Burnout juga memiliki potensi dan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau hal hal diluar dirinya, terkadang juga menghubungkan situasi kekacauan logistik dengan hal yang bersifat mistik, sebagai kambing hitam dari keadaan yang terjadi. Sehingga, alih alih mengevaluasi mendalam dan berefleksi menyeluruh, acap kali makluk supranatural justru diseret dan dituduh terlibat dalam kesalahan menyembunyikan logistik, tiba tiba mendatangkan hujan atau mematikan arus listrik gudang. Padahal teori manajemen mengajarkan bahwa perencanaan yang baik, pengelolaan yang baik serta adanya mitigasi resiko sebagai bagian dari pengendalian adalah kunci.   Selain kelelahan, kondisi gudang dan factor yang berpotensi menyebabkan tata kelola tidak berjalan dengan baik adalah tidak tersedianya standar operasional prosedur sebagai rincian langkah langkah pelaksanaan. Manajemen gudang dilaksanakan dengan mengacu pada hal hal yang pernah dilakukan, tanpa evaluasi mendalam dan menuangkan alur serta langkah dalam prosedur standar operasi. Kalaupun toh ada sop, tidak selalu memuat detail langkah, atau ada sop tetapi tidak dipatuhi karena berbagai dalih, sehingga keberadaannya hanya bersifat formalitas. Alur keluar masuk barang seringkali juga tidak rapi dan tidak terstandar, sehingga terkesan semrawut karena berkejaran dengan waktu. Banyak orang di gudang, tetapi tugas fungsinya saling tumpang tindih. Dalam pensortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara, diperlukan ketelitian dan kecermatan, serta kejujuran karena kesalahan dalam penghitungan dan pengemasan di dalam sampul, mengakibatkan kekacauan di TPS. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan prosedur dalam sortir, lipat hingga pengepakan. Dalam satu kelompok petugas yang mensortir, melipat, menghitung, perlu dipisahkan tugasnya agar berkonsentrasi pada satu hal yang sama. Yang mensortir bertugas khusus hanya mensortir, yang melipat betugas khusus hanya melipat, menghitung khusus hanya menghitung.   Berangkat dari berbagai persoalan tata kelola diatas, yang perlu dilakukan kedepan adalah, memastikan bahwa SOP benar benar sudah dibuat secara detail dan dilaksanakan. Segera melakukan koreksi ketika ada langkah yang tidak sesuai. Penempatan peran dan fungsi petugas juga harus mendapatkan perhatian, agar tidak terjadi over laping penugasan, serta fokus pada peran fungsinya untuk memperkecil kesalahan prosedur atau human error. Terkadang yang menjadi kendala spesialisasi peran fungsi petugas di gudang ini adalah sistem pembayaran yang tidak sesuai standar biaya masukan, sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Mengingat logistik pemilu ini sangatlah penting, oleh sebab itu penting juga untuk melakukan penyesuaian standar biaya.   Penataan space gudang yang disesuaikan dengan jumlah dan volume logistik, adalah langkah awal dalam membangun manajemen logistik. Dalam ruangan gudang yang cukup memadai untuk seluruh kegiatan tata kelola logistik, prosentase untuk terjadinya ketidaksesuaian jumlah dan jenis logistik di tps, diharapkan dapat dicegah lebih dini. Ruangan yang memadai membuat penempatan orang dan barang menjadi lebih teratur, lalu lintas keluar masuk orang dan barang juga lebih terkontrol.   Hal ketiga adalah keseriusan dalam pengadaan gudang, antara standar gudang yang dibutuhkan dengan anggaran pembiayaan yang ada juga harus sesuai. Tidak berlebihan rasanya apabila perlu ada petugas yang secara khusus mendapatkan ilmu tentang manajemen gudang, atau sertifikasi kompetensi pengelolaan logistik. Sebab dari waktu kewaktu persoalan logistik pemilu berputar pada hal yang sama, meskipun saat ini dirasakan telah semakin baik. Semoga pada pemilu ataupun pilkada mendatang, dengan waktu yang cukup serta tata kelola yang baik, hantu-hantu logistik tak lagi menemukan tempatnya, karena logistik telah ditata, dikelola dan dimitigasi dengan lebih professional.

Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Pondasi Demokrasi yang Kokoh Oleh: Nyuwardi, S.Pd., M.Si. Anggota KPU Kabupaten Boyolali Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM   Di tengah dinamika politik yang cepat berubah dan tantangan informasi yang semakin kompleks, pendidikan pemilih berkelanjutan bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan pondasi vital bagi kesehatan demokrasi kita. Berikut argumen mengapa pendidikan pemilih harus menjadi proses yang terus-menerus, bukan hanya saat jelang pemilu: 1.  Melawan Hoaks dan Manipulasi Informasi: Lanskap Digital yang Beracun: Banjir informasi, disinformasi, dan hoaks politik yang masif di media sosial dan platform digital menuntut pemilih memiliki literasi digital dan kritisisme yang tinggi secara konstan. Pemilih yang Terus "Dilatih”: Pendidikan berkelanjutan membekali pemilih dengan keterampilan verifikasi fakta, mengenali narasi manipulative, dan memahami bias, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan isu sesaat atau kampanye hitam yang muncul kapan saja, bukan hanya saat pemilu. 2.  Meningkatkan Kualitas Partisipasi, Bukan Sekadar Kuantitas: Dari Golput Rasional ke Partisipasi Bermakna: Tingginya angka golput (abstain) seringkali bukan karena apatis, tapi karena kebingungan, kekecewaan, atau merasa suaranya tidak berarti. Pendidikan berkelanjutan membantu pemilih memahami nilai strategis suaranya, mekanisme demokrasi (seperti fungsi DPRD/DPR, sistem pemilu), dan cara menyuarakan aspirasi di luar bilik suara (advokasi kebijakan, mengawal kinerja wakil rakyat). Pemilih yang Cerdas Memilih: Pemahaman yang mendalam tentang visi-misi calon, rekam jejak, dan program kerja yang realistis memungkinkan pemilih memilih berdasarkan pertimbangan rasional atas kebutuhan konstituen, bukan sekadar popularitas atau janji kosong. 3.  Mengawal Kinerja Wakil Rakyat Secara Proaktif: Demokrasi Bukan Sekadar 5 Tahunan: Esensi demokrasi terletak pada akuntabilitas wakil rakyat sepanjang masa jabatannya. Pendidikan pemilih berkelanjutan memberdayakan masyarakat untuk secara aktif mengawasi kinerja para wakilnya, memahami proses legislasi dan penganggaran, serta mengetahui saluran untuk menyampaikan kritik dan tuntutan. Memutus Siklus "Lupa Janji": Pemilih yang terdidik dan melek politik akan menjadi "majikan" yang lebih tegas bagi wakilnya, menciptakan tekanan positif agar wakil rakyat bekerja sesuai mandat dan tidak mengulangi janji yang sama di Pemilu berikutnya. 4.  Merespons Perubahan Dinamika Politik dan Isu: Isu Baru, Tantangan Baru: Tantangan bangsa terus berkembang (ekonomi digital, krisis iklim, keamanan siber, dll). Pendidikan pemilih berkelanjutan memungkinkan pemahaman publik tentang isu-isu kompleks ini dan bagaimana kebijakan politik menyentuh kehidupan mereka. Evolusi Sistem Politik: Perubahan aturan pemilu, sistem kepartaian, atau kebijakan demokrasi membutuhkan sosialisasi dan pemahaman yang terus-menerus, bukan sekadar menjelang hari-H. 5. Membangun Budaya Politik yang Sehat dan Beradab: Mengurangi Polarisasi Beracun: Pendidikan yang berfokus pada dialog rasional, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan etika berpolitik dapat membantu meredakan tensi polarisasi yang sering memecah belah. Mendorong Diskusi Substansif: Pemilih yang terdidik cenderung lebih tertarik membahas program dan gagasan ketimbang terjerumus dalam politik identitas atau perang citra yang dangkal.   Solusi Menuju Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Integrasi dalam Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif dan kontekstual ke dalam kurikulum formal (dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi). Pemanfaatan Teknologi: Mengembangkan platform digital interaktif (aplikasi, website, media sosial) yang menyajikan materi pendidikan pemilih secara menarik, mudah diakses, dan terus diperbarui. Kolaborasi Multi-Pihak: Keterlibatan aktif KPU/Bawaslu, pemerintah (pusat & daerah), lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, komunitas, dan media massa dalam merancang dan menyebarluaskan program pendidikan. Pendekatan Berbasis Komunitas: Menyelenggarakan diskusi kelompok, pelatihan, dan kampanye di tingkat akar rumput (RT/RW, karang taruna, kelompok ibu-ibu, dll) yang sesuai dengan konteks lokal. Materi yang Relevan dan Kontekstual: Materi harus menjawab kebutuhan dan pertanyaan riil pemilih, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan dikaitkan dengan isu-isu aktual di lingkungan sekitar.   Kesimpulannya, pendidikan pemilih berkelanjutan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan demokrasi yang lebih matang, berkualitas, dan resilien. Ia adalah vaksin terhadap hoaks, pupuk bagi partisipasi yang bermakna, dan pengawal bagi akuntabilitas kekuasaan. Tanpa upaya sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas politik warga negara, demokrasi kita hanya akan berjalan di tempat, bahkan rentan terhadap kemunduran. Membangun demokrasi sejati dimulai dengan membangun pemilih yang cerdas, kritis, dan terlibat secara berkelanjutan. Sudah saatnya kita bergerak melampaui pendidikan pemilih yang temporer menuju paradigma pendidikan pemilih yang berkesinambungan.