Berita Terkini

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menyelenggarakan kegiatan rutin I Love Monday Seri IX sebagai sarana peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai, pada Senin (22/09). Regulasi yang dibahas adalah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Materi disampaikan oleh Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia, Febrika Indriarti, yang menekankan pentingnya pemahaman regulasi tersebut. Menurutnya, KPU Kabupaten Boyolali sebagai salah satu badan publik kerap menjadi tujuan pemohon informasi terkait pemilu maupun pemilihan, sehingga seluruh jajaran pegawai perlu memahami dengan baik poin-poin yang diatur dalam peraturan dimaksud. Dalam paparannya, Febrika mengulas beberapa hal penting, antara lain terkait tugas dan wewenang dalam struktur pengelola PPID KPU Kabupaten Boyolali, jenis informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan, serta alur permohonan dan permintaan informasi, yang menjadi bagian dari standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024. “Pemahaman atas alur dan standar pelayanan informasi menjadi kunci agar KPU dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai regulasi,” tegas Febrika. Pada penutup kegiatan, Maya Yudayanti menyampaikan bahwa tata kelola pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi telah diatur secara detail dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024. Ia mendorong agar jajaran KPU Boyolali terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap mengedepankan asas keterbukaan publik. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali beserta seluruh jajaran sekretariat. Melalui forum I Love Monday, diharapkan kapasitas pegawai semakin meningkat sehingga pelayanan informasi publik di KPU Boyolali berjalan optimal.

KPU Kabupaten Boyolali senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, telah dilakukan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2025 memperoleh nilai IKM sebesar 89,81. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil Semester I Tahun 2024 yang sebesar 87,7. Peningkatan ini merupakan refleksi dari upaya bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terima kasih kepada masyarakat Boyolali atas partisipasi, dukungan, dan kepercayaannya. KPU Kabupaten Boyolali akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan terpercaya.

KPU Kabupaten Boyolali dengan penuh tanggung jawab menyatakan kesanggupan untuk: 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Jumat (12/09), Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Boyolali, Nyuwardi, menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yang digelar oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali di SMA Negeri 1 Boyolali. Dalam penyampaiannya, Nyuwardi menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana rakyat untuk memilih pemimpin sekaligus perwujudan nyata demokrasi di Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat disebutnya sebagai indikator demokrasi yang sehat. Ia juga memaparkan data Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa generasi Z berusia 17–27 tahun menjadi kelompok signifikan, dengan jumlah lebih dari 170 ribu orang atau sekitar 20 persen dari total pemilih di Boyolali. Banyak dari pemilih pemula ini berasal dari kalangan pelajar SMA dan SMK. Karena itu, suara generasi muda dinilai memiliki pengaruh besar terhadap arah masa depan bangsa. Nyuwardi mengingatkan agar pemilih pemula menggunakan hak pilih dengan bijak, sebab pilihan mereka akan menentukan jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sikap sadar akan nilai satu suara, mencari informasi yang benar, bersikap kritis dan rasional, serta menolak praktik politik uang. Lebih jauh, pemilih pemula juga didorong untuk tidak golput dan ikut membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekitar demi memperkuat partisipasi pemilu. “Pemilu adalah pengalaman belajar tanggung jawab sebagai warga negara. Pemilih pemula adalah agen perubahan yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik melalui suara yang cerdas,” ujar Nyuwardi. Pesan penutup dari kegiatan ini menekankan bahwa generasi muda harus menggunakan hak pilih secara kritis, cerdas, dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya Boyolali dan Indonesia yang lebih baik.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (10/09), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, kali ini menyasar kelompok disabilitas di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu. Kegiatan ini menghadirkan Nyuwardi, S.Pd., M.Si., Anggota KPU Kabupaten Boyolali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Nyuwardi menegaskan pentingnya Pemilu yang inklusif, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Selain berhak memilih dengan fasilitas khusus seperti TPS ramah kursi roda, surat suara braille, hingga pendampingan resmi, penyandang disabilitas juga berhak menjadi penyelenggara pemilu tanpa diskriminasi. Nyuwardi menekankan bahwa suara kelompok disabilitas sangat berharga karena menentukan arah kepemimpinan, sehingga apabila mereka tidak menggunakan hak pilih, kepentingannya bisa terabaikan. Fakta partisipasi pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya kesenjangan, dengan tingkat partisipasi pemilih umum mencapai 85 persen, sementara pemilih disabilitas hanya 34 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kehadiran pemilih disabilitas pada Pemilu berikutnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, ramah disabilitas, dan memastikan terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara. Pesan yang ditekankan, meski berbeda kemampuan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hak suara.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali turut serta dalam kegiatan Sharing Session “NGOPI ASLI” (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, NGOPI ASLI mengangkat tema “One's In Touch Passing: Finalisasi Rencana Kerja Lelang Logistik”. Tema ini diangkat guna memberikan pemahaman lebih mendalam terkait penyusunan, penyesuaian, dan finalisasi rencana kerja lelang logistik Pemilu dan Pilkada. Hal ini penting agar setiap tahapan pengadaan logistik dapat dilaksanakan secara terencana, transparan, serta sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Acara ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Heri Darwanto (Sekretaris KPU Kabupaten Demak) dan Mundarti (Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga), yang membagikan pengalaman langsung dari daerah masing-masing dalam menyusun dan memfinalisasi rencana kerja lelang logistik. Keduanya menyampaikan strategi, tantangan, hingga solusi teknis yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh peserta. Sesi diskusi dipandu oleh Eko Supriyono, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, selaku moderator. Dengan arahan beliau, diskusi berjalan secara interaktif. Para peserta dari berbagai KPU Kabupaten/Kota turut aktif bertukar pengalaman dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan logistik. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten/Kota semakin siap dalam menghadapi tahapan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada mendatang, dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta manajemen perencanaan yang matang. Selain itu, forum NGOPI ASLI juga menjadi wadah untuk mempererat koordinasi dan sinergi antar-KPU se-Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tertib administrasi, transparan, dan berkualitas.