Berita Terkini

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id  – Selasa (27/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan penataan dan pengelolaan arsip di Kantor KPU Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, tertib administrasi, dan akuntabel. Penataan dan pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja kelembagaan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan referensi kerja, tetapi juga sebagai bukti autentik atas setiap proses, kebijakan, serta tahapan kepemiluan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penataan dokumen secara sistematis, mulai dari pengelompokan, pengklasifikasian, hingga penyimpanan arsip sesuai dengan ketentuan kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan arsip yang tertib diharapkan mampu menjamin keamanan dokumen, memudahkan penelusuran kembali, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. KPU Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Dengan pengelolaan arsip yang baik, diharapkan seluruh dokumen kelembagaan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Selasa (27/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 dan Penyusunan Cascading Kinerja Serta Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara daring bersama KPU RI pada tanggal 27 Januari 2026. Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali serta seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Ahli Pertama pada Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali. Narasumber pada sesi pertama Hanifa Eka Ramadhyani (Kementerian PPN/Bappenas) menyampaikan materi terkait penyesuaian perencanaan kinerja dengan rencana pembangunan nasional, cascading perencanaan yang akurat dan evaluasi RKP KPU Tahun 2025. Pasca pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Prioritas Nasional KPU diarahkan untuk menyempurnakan beberapa hal agar lebih optimal pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berikutnya. KPU Republik Indonesia menetapkan 3 Prioritas Nasional yaitu pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marjinal, penguatan dan integritas sistem informasi pemilu, serta pendataan DPT Berkelanjutan. Narasumber pada sesi kedua Faiz Hamza Burhani dan Dwi Slamet Riyadi (Kementerian PANRB) menyampaikan materi terkait peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Senin (26/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali melaksanakan kegiatan I Love Monday dengan tema Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. Kegiatan dibuka oleh Wakhid Thoyib Anggota KPU Kabupaten Boyolali selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang menyampaikan kegiatan I Love Monday sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di jajaran lingkungan Pegawai KPU Kabupaten Boyolali. Hadir sebagai narasumber adalah Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, F. Yeni Susanti yang menekankan bahwa Zona Integritas predikat bagi instansi pemerintah yang berkomintmen mewujudkan reformasi birokrasi bersih dan melayani dengan mencegah korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM). Yeni menjelaskan dan menguraikan bahwa zona integritas terdapat 6 (enam) pengungkit meliputi, Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik. Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti menegaskan komitmen KPU Kabupaten untuk mengoptimalkan pelayan publik terhadap pemilih, peserta pemilu dan lembaga/instansi terkait dalam rangka untuk meningkatkan zona integritas. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Boyolali dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Boyolali.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id –Kamis (22/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti secara serentak oleh jajaran KPU di seluruh Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno. Prosesi berlangsung dengan khidmat dan tertib sebagai bentuk penguatan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan KPU. Pada kesempatan tersebut, sebanyak tujuh (7) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali secara resmi dilantik sebagai pejabat fungsional. Pelantikan tersebut disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali, serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali. Pelantikan pejabat fungsional ini diharapkan dapat membawa semangat dan energi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, sekaligus meningkatkan kinerja dan profesionalitas aparatur. KPU Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel guna menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, transparan, dan berkualitas.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Kamis (22/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengikuti Rapat Koordinasi Progres Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah melalui media daring Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi progres kepatuhan penyampaian LHKPN, sekaligus untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyampaian LHKPN secara tepat waktu dan benar merupakan salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Boyolali menyatakan komitmennya untuk mendukung penerapan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas, serta mendorong kepatuhan seluruh jajaran dalam pengisian dan penyampaian LHKPN Tahun 2025 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (21/01), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali melalui Divisi Hukum dan Pengawasan memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam rangka diskusi dan silaturahmi kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu sebelumnya, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan Pemilu ke depan. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas berbagai pengalaman lapangan pada setiap tahapan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen badan adhoc, penguatan integritas dan profesionalitas penyelenggara, serta pentingnya kejelasan dan kepastian regulasi guna mencegah potensi konflik kepentingan maupun persoalan etik dalam penyelenggaraan Pemilu. Diskusi juga menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara, serta peran strategis sekretariat dalam mendukung kinerja kelembagaan agar tetap independen, akuntabel, dan berintegritas. Melalui forum diskusi dan silaturahmi ini, KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali saling bertukar pandangan, masukan, serta rekomendasi konstruktif sebagai bentuk sinergi kelembagaan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas, transparan, dan berkeadilan di masa mendatang.