Berita Terkini

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Senin (30/03/2026), KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan koordinasi persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah awal untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang berkualitas. Dalam koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan berbagai hal yang telah dilaksanakan dalam tahapan PDPB, termasuk upaya tindak lanjut atas saran perbaikan yang sebelumnya diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Diskusi berlangsung terbuka dengan tujuan menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam pengelolaan data pemilih. KPU Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala dengan memperhatikan prinsip akurasi, akuntabilitas, dan kelengkapan data. Melalui koordinasi ini, diharapkan setiap masukan yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Boyolali dalam menjaga kualitas daftar pemilih, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang lebih baik ke depan.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (25/03/2026), KPU Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Talk To Me episode 7 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring. Kegiatan ini mengusung tema Disiplin dan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Hadir Tri Ujiono. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa Talk To Me episode 7 menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan setelah masa libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Momentum ini diharapkan mampu mengembalikan semangat kerja sekaligus memperkuat komitmen jajaran KPU dalam menjaga profesionalitas dan integritas kinerja. Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh Irawan Ary Wibowo dari Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Wonogiri. Dalam sharing session bertema “Menjaga Marwah Demokrasi melalui Disiplin dan Akuntabilitas Kinerja,” ia menjelaskan penerapan budaya kerja Handarbeni di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri. Melalui tagline “Membangun Wonogiri Melalui Demokrasi,” KPU Wonogiri berupaya memberikan layanan kepada peserta pemilu, pemilih, serta masyarakat secara optimal dengan menjunjung tinggi integritas dan rasa memiliki terhadap lembaga. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Akhmad Ilman Nafia dari Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Semarang. Dalam paparannya yang bertema “Disiplin dan Akuntabilitas Berbagi Hasil,” ia mengajak seluruh peserta untuk menanamkan disiplin kerja dalam berbagai aspek, seperti ketepatan waktu, etos kerja, pencapaian target, hingga evaluasi kinerja secara berkala. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pegawai yang terukur dan berkualitas. Kegiatan Talk To Me sendiri merupakan agenda rutin KPU Provinsi Jawa Tengah yang dikemas dalam bentuk diskusi dan berbagi pengalaman antarsatuan kerja. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kompetensi, integritas, serta profesionalisme jajaran KPU di daerah. KPU Kabupaten Boyolali menyambut positif kegiatan ini dan mendukung penuh setiap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, seluruh jajaran KPU semakin terdorong untuk menjaga semangat kerja, memperkuat integritas, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali, serta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Boyolali.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Selasa (17/03/2026), KPU Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Ngopi Asli bersama KPU Provinsi Jawa Tengah dalam forum bertajuk BerCanDa (Berbagi Cakrawala dan Diskusi) dengan tema Back Attack: Mencerna Kembali Nota Dinas PKS dan Dana Hibah. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman bagi KPU kabupaten/kota terkait aspek kerja sama kelembagaan serta perencanaan anggaran di luar tahapan pemilihan. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sosialisasi terkait dua regulasi penting, yaitu Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Keputusan KPU Nomor 93 Tahun 2026 tentang Perencanaan Anggaran Dana Hibah Non Pemilihan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman serta ketertiban administrasi dalam pelaksanaan tugas di tingkat kabupaten/kota. Pada pembahasan terkait PKS, KPU Provinsi Jawa Tengah menekankan sejumlah hal krusial yang perlu diperhatikan oleh KPU kabupaten/kota dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama. Di antaranya adalah memastikan kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian, kejelasan substansi kesepakatan, serta keselarasan dengan tugas dan fungsi KPU. Selain itu, PKS juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal KPU. Aspek penting lainnya adalah ketepatan dalam mengikuti alur dan jadwal pengajuan persetujuan Nota Kesepahaman (MoU) kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai pedoman dana hibah non pemilihan, KPU Provinsi Jawa Tengah mengingatkan bahwa setiap usulan kebutuhan pendanaan kegiatan oleh KPU kabupaten/kota harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Dokumen tersebut meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk masing-masing kegiatan, serta data dukung yang relevan. Penyusunan RAB juga harus mengacu pada standar yang berlaku, seperti Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), serta standar biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, harga pasar hasil survei juga menjadi salah satu pertimbangan penting guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten Boyolali dapat semakin memahami tata kelola kerja sama dan perencanaan anggaran yang baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (11/03), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Kinerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah melalui rapat dalam jaringan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, komitmen terhadap nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, para pimpinan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah turut memberikan arahan terkait rencana kegiatan pada masing-masing divisi. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program kerja antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana, menekankan kepada seluruh jajaran sekretariat untuk terus memperkuat aspek administrasi serta pengelolaan sumber daya manusia. Penguatan tersebut dinilai penting guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi kelembagaan secara optimal. Kegiatan rapat konsolidasi ini diikuti oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Boyolali bersama jajaran sekretariat KPU Kabupaten Boyolali sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Tengah.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Selasa (10/03), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik (NgoPi AsLi) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah melalui rapat dalam jaringan. Kegiatan NgoPi AsLi kali ini mengangkat tema Shoot Target: Strategi Build Up, Kontrak Pengadaan untuk Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas pengelola logistik dan pengadaan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi pengadaan yang tepat, efektif, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Kasatpel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah R. Suryanto, yang memaparkan berbagai strategi dalam proses build up pengadaan, penyusunan kontrak pengadaan, serta langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskusi dipandu oleh Rani Dewi Sakunti, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Purworejo, yang memoderatori jalannya kegiatan dengan interaktif sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan NgoPi AsLi ini diharapkan pengelolaan arsip dan logistik, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dapat semakin tertib, efektif, dan akuntabel sehingga mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pegawai melalui program rutin I Love Monday. Pada Senin (09/03), kegiatan yang telah memasuki seri XXI tersebut menghadirkan diskusi bertema Tata Cara Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali tersebut, Shinta Dian Wahyuni, Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Ahli Pertama, hadir sebagai pemantik diskusi. Ia memaparkan berbagai aspek penting dalam penilaian IKPA, mulai dari indikator pengukuran hingga strategi untuk meningkatkan capaian nilai IKPA satuan kerja. Shinta menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian maupun Lembaga. Penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Selain memaparkan indikator penilaian, Shinta juga menjelaskan kategori nilai IKPA dan strategi yang dapat dilakukan satuan kerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran. Dalam kesempatan itu, ia turut menampilkan capaian IKPA Satuan Kerja KPU Kabupaten Boyolali yang berhasil diraih dalam rentang tahun anggaran 2023 hingga 2025 sebagai gambaran perkembangan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan KPU Boyolali. Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, sesi diskusi ditutup dengan post test interaktif yang dikemas dalam bentuk permainan. Metode tersebut membuat suasana belajar lebih dinamis sekaligus mengukur sejauh mana peserta memahami konsep dan indikator dalam penilaian IKPA. Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, dalam closing statement menyampaikan bahwa IKPA memiliki peran penting sebagai indikator kinerja dalam pelaksanaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai IKPA perlu dimiliki oleh seluruh pegawai agar pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal setiap tahun anggaran. Maya juga menekankan bahwa melalui kegiatan I Love Monday, setiap pemantik diskusi tidak hanya menyampaikan deskripsi tugas atau bidang kerjanya, tetapi juga dapat berbagi pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar bersama yang mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali.