Berita Terkini

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Jumat (5/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB) sebagai langkah untuk memperluas aksesibilitas pelayanan publik dan memastikan layanan kepemiluan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka agar KPU dapat memahami kebutuhan pemilih disabilitas secara lebih tepat. “Tujuan kegiatan ini sederhana. Kami ingin mendapat masukan langsung dari teman-teman FKDB supaya sarana dan prasarana kami semakin aksesibel dan benar-benar bisa digunakan oleh semua pemilih,” ujarnya dalam sesi pembukaan. FGD menghadirkan diskusi yang cukup mendalam mengenai fasilitas, alur pelayanan, serta tantangan yang masih dirasakan penyandang disabilitas ketika berinteraksi dengan layanan KPU. Para peserta menyampaikan pengalaman, harapan, dan berbagai catatan yang menjadi perhatian penting bagi KPU Kabupaten Boyolali. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wakhid Thoyib, memandu peserta untuk meninjau langsung sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Boyolali. Peserta diajak mencoba sejumlah fasilitas agar KPU dapat melihat secara nyata bagian mana yang sudah mendukung dan mana yang masih perlu penyesuaian. Kegiatan ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kebutuhan perbaikan di lapangan. Masukan yang dihimpun dari FGD akan menjadi dasar dalam peningkatan standar layanan dan penyempurnaan fasilitas yang diperlukan agar pemilih disabilitas dapat menerima layanan dengan nyaman dan tetap mandiri. Melalui kerja sama dengan FKDB, KPU Kabupaten Boyolali berharap kualitas layanannya semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Selasa (2/11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali, menyelenggarakan Rapat Kerja Tata Kelola Arsip yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh staf sekretariat. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan kearsipan di lingkungan KPU. Forum ini membahas evaluasi pelaksanaan tata kelola arsip yang telah berjalan, termasuk penyelarasan mekanisme pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Selain itu, peserta rapat turut mengidentifikasi kebutuhan teknis, tantangan, serta strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kearsipan sebagai bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Rapat kerja tidak hanya berfokus pada penyampaian arahan kelembagaan, tetapi juga membuka ruang diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai penataan, pendataan, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip. Upaya ini diharapkan menghasilkan langkah perbaikan yang lebih terukur agar setiap arsip tercatat dengan rapi dan terdokumentasi sesuai standar. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan arsip yang lengkap, autentik, dan akuntabel. Tata kelola arsip yang baik diharapkan dapat menunjang kebutuhan administrasi, pertanggungjawaban, serta pelestarian nilai sejarah kelembagaan secara lebih optimal.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada 24–28 November 2025 di 12 kecamatan, yaitu Sambi, Banyudono, Gladagsari, Tamansari, Wonosegoro, Cepogo, Mojosongo, Teras, Musuk, Sawit, Ngemplak, dan Ampel. Coktas ini difokuskan pada verifikasi data Pemilih yang tercatat berada di luar negeri. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali memastikan apakah Pemilih tersebut benar sedang berada di luar negeri atau telah kembali tinggal di Boyolali. Proses pencocokan dilakukan dengan mendatangi langsung alamat Pemilih untuk memperoleh informasi faktual di lapangan. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali ikut turun langsung dalam pelaksanaan Coktas. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam menjaga integritas tahapan Pemilu, mengingat proses verifikasi data Pemilih bukan hanya urusan administratif, tetapi menyangkut akurasi hak pilih setiap warga. Pelaksanaan Coktas menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hasil kegiatan ini akan menjadi bahan penting sebelum penetapan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV, sehingga data Pemilih yang digunakan tetap mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Senin (1/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali membuka awal bulan Desember dengan penyelenggaraan I Love Monday, sebuah forum rutin untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali. Pada edisi kali ini, kegiatan mengangkat tema Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Aniek Ambarwati, Anggota KPU Kabupaten Boyolali Divisi Hukum dan Pengawasan, hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Aniek menjelaskan komponen-komponen SPIP, perubahan kebijakan antara aturan sebelumnya dan ketentuan yang berlaku setelah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025, serta gambaran pelaksanaan SPIP yang sudah diterapkan di KPU Kabupaten Boyolali. Ia juga mengajak para peserta memberikan masukan maupun tanggapan terkait kendala yang ditemui selama penerapan SPIP, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, dalam penutupan kegiatan menegaskan pentingnya rentang kendali dalam pelaksanaan SPIP pada setiap proses dan kegiatan organisasi. Maya menambahkan bahwa rencana aksi SPIP dapat diwujudkan melalui peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi, antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, diklat SPIP yang diselenggarakan BPKP atau lembaga kompetensi terkait, forum diskusi terfokus, serta diseminasi informasi melalui berbagai media. Melalui I Love Monday, KPU Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas sumber daya manusia dan kelembagaan. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali serta seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Boyolali.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – KPU Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Selasa (25/11) di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, yang membuka acara sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam sambutannya, Maya menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyosialisasikan Standar Pelayanan yang ada di KPU Kabupaten Boyolali, menerima masukan dan tanggapan dari para peserta, serta menghimpun usulan atas aspek-aspek pelayanan yang mungkin belum tercakup dalam rancangan standar pelayanan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memastikan layanan KPU semakin relevan dan responsif. Sesi berikutnya diisi oleh Nyuwardi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia, sebagai keynote speaker. Ia memberikan pengantar mengenai unsur-unsur penting dalam Standar Pelayanan KPU, yang meliputi persyaratan layanan, alur dan mekanisme pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana prasarana, jaminan mutu, hingga mekanisme evaluasi. Forum ini juga menghadirkan Rodhotun Ni’mah, Dosen Ilmu Hukum dari Universitas Boyolali, sebagai narasumber. Dalam penyampaiannya, ia memberikan tinjauan akademis terhadap Standar Pelayanan KPU Boyolali dan mengulas kembali hakikat pelayanan publik, klasifikasi jenis pelayanan, serta praktik terbaik yang telah diterapkan KPU Boyolali dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Diskusi berjalan dinamis. Peserta aktif menyampaikan masukan dan tanggapan yang memperkaya penyempurnaan dokumen standar pelayanan. Sesi diskusi dipandu oleh moderator Eko Budianto selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Boyolali untuk menghadirkan layanan yang efektif, transparan, aksesibel, dan inklusif. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali beserta jajaran Sekretariat turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kualitas pelayanan publik.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menjalin kemitraan strategis dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Boyolali untuk memperkuat kualitas pengelolaan dokumen dan arsip. Kerja sama ini dimulai melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip pada Kamis, 20 November 2025. Kegiatan yang berlangsung dengan suasana tertib dan hangat ini dihadiri pimpinan dari kedua instansi. Dari KPU Kabupaten Boyolali hadir Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Boyolali beserta jajaran Sekretariat. Sementara itu, Arpusda Boyolali diwakili oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kearsipan, dan Kepala Bidang Perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman menjadi agenda awal yang menandai komitmen bersama untuk bersinergi dalam penguatan tata kelola kearsipan dan kepustakaan. Melalui kemitraan ini, kedua instansi berharap dapat meningkatkan modernisasi sistem arsip di lingkungan KPU, memperkuat keamanan dan keberlanjutan dokumen pemilu, serta mendukung keterbukaan informasi publik. Setelah penandatanganan, kegiatan berlanjut dengan Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Arpusda. Kepala Bidang Kearsipan menyampaikan materi berjudul Pengantar Tata Kelola Kearsipan KPU dan Aplikasi Srikandi. Paparan ini memberikan bekal kepada peserta mengenai prinsip dasar kearsipan serta pelatihan penggunaan Aplikasi Srikandi sebagai sarana digitalisasi dan pengelolaan arsip. Sesi ini dipandu oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali. Materi kedua disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan yang membahas Tata Kelola Perpustakaan. Penjelasan mencakup pengelolaan koleksi fisik, pengembangan perpustakaan khusus, serta konsep transformasi perpustakaan modern yang dapat diterapkan di lingkungan KPU. Seluruh peserta memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Melalui Bimtek dan kerja sama yang terjalin, KPU Kabupaten Boyolali berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman dan standar yang selaras dalam menata, mendata, serta menilai arsip. Upaya ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.