Berita Terkini

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2025 KPU Kabupaten Boyolali

KPU Kabupaten Boyolali senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, telah dilakukan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2025 memperoleh nilai IKM sebesar 89,81. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil Semester I Tahun 2024 yang sebesar 87,7. Peningkatan ini merupakan refleksi dari upaya bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terima kasih kepada masyarakat Boyolali atas partisipasi, dukungan, dan kepercayaannya. KPU Kabupaten Boyolali akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan terpercaya.

Maklumat Pelayanan

KPU Kabupaten Boyolali dengan penuh tanggung jawab menyatakan kesanggupan untuk: 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

KPU Boyolali Ajak Pemilih Pemula Wujudkan Demokrasi Sehat Lewat Sosialisasi Pendidikan Politik

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Jumat (12/09), Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Boyolali, Nyuwardi, menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yang digelar oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali di SMA Negeri 1 Boyolali. Dalam penyampaiannya, Nyuwardi menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana rakyat untuk memilih pemimpin sekaligus perwujudan nyata demokrasi di Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat disebutnya sebagai indikator demokrasi yang sehat. Ia juga memaparkan data Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa generasi Z berusia 17–27 tahun menjadi kelompok signifikan, dengan jumlah lebih dari 170 ribu orang atau sekitar 20 persen dari total pemilih di Boyolali. Banyak dari pemilih pemula ini berasal dari kalangan pelajar SMA dan SMK. Karena itu, suara generasi muda dinilai memiliki pengaruh besar terhadap arah masa depan bangsa. Nyuwardi mengingatkan agar pemilih pemula menggunakan hak pilih dengan bijak, sebab pilihan mereka akan menentukan jalannya pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sikap sadar akan nilai satu suara, mencari informasi yang benar, bersikap kritis dan rasional, serta menolak praktik politik uang. Lebih jauh, pemilih pemula juga didorong untuk tidak golput dan ikut membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekitar demi memperkuat partisipasi pemilu. “Pemilu adalah pengalaman belajar tanggung jawab sebagai warga negara. Pemilih pemula adalah agen perubahan yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik melalui suara yang cerdas,” ujar Nyuwardi. Pesan penutup dari kegiatan ini menekankan bahwa generasi muda harus menggunakan hak pilih secara kritis, cerdas, dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya Boyolali dan Indonesia yang lebih baik.

KPU Boyolali Ajak Pemilih Disabilitas Aktif di Pemilu

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (10/09), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, kali ini menyasar kelompok disabilitas di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu. Kegiatan ini menghadirkan Nyuwardi, S.Pd., M.Si., Anggota KPU Kabupaten Boyolali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Nyuwardi menegaskan pentingnya Pemilu yang inklusif, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Selain berhak memilih dengan fasilitas khusus seperti TPS ramah kursi roda, surat suara braille, hingga pendampingan resmi, penyandang disabilitas juga berhak menjadi penyelenggara pemilu tanpa diskriminasi. Nyuwardi menekankan bahwa suara kelompok disabilitas sangat berharga karena menentukan arah kepemimpinan, sehingga apabila mereka tidak menggunakan hak pilih, kepentingannya bisa terabaikan. Fakta partisipasi pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya kesenjangan, dengan tingkat partisipasi pemilih umum mencapai 85 persen, sementara pemilih disabilitas hanya 34 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kehadiran pemilih disabilitas pada Pemilu berikutnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, ramah disabilitas, dan memastikan terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara. Pesan yang ditekankan, meski berbeda kemampuan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hak suara.

KPU Boyolali Ikuti NGOPI ASLI: Finalisasi Rencana Kerja Lelang Logistik Jadi Sorotan

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali turut serta dalam kegiatan Sharing Session “NGOPI ASLI” (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, NGOPI ASLI mengangkat tema “One's In Touch Passing: Finalisasi Rencana Kerja Lelang Logistik”. Tema ini diangkat guna memberikan pemahaman lebih mendalam terkait penyusunan, penyesuaian, dan finalisasi rencana kerja lelang logistik Pemilu dan Pilkada. Hal ini penting agar setiap tahapan pengadaan logistik dapat dilaksanakan secara terencana, transparan, serta sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Acara ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Heri Darwanto (Sekretaris KPU Kabupaten Demak) dan Mundarti (Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga), yang membagikan pengalaman langsung dari daerah masing-masing dalam menyusun dan memfinalisasi rencana kerja lelang logistik. Keduanya menyampaikan strategi, tantangan, hingga solusi teknis yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh peserta. Sesi diskusi dipandu oleh Eko Supriyono, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, selaku moderator. Dengan arahan beliau, diskusi berjalan secara interaktif. Para peserta dari berbagai KPU Kabupaten/Kota turut aktif bertukar pengalaman dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan logistik. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten/Kota semakin siap dalam menghadapi tahapan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada mendatang, dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta manajemen perencanaan yang matang. Selain itu, forum NGOPI ASLI juga menjadi wadah untuk mempererat koordinasi dan sinergi antar-KPU se-Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tertib administrasi, transparan, dan berkualitas.

Transparansi dan Akuntabilitas, KPU Boyolali Bahas SPIP di I Love Monday Seri VIII

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menyelenggarakan kegiatan rutin I Love Monday Seri VIII pada Senin (08/09). Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas jajaran KPU dengan mengangkat tema Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas, F. Yeni Susanti. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti. Dalam arahannya, Maya menegaskan bahwa penerapan SPIP di KPU Kabupaten Boyolali telah berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa SPIP merupakan instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan. Dalam pemaparannya, F. Yeni Susanti menjelaskan pengertian, tujuan, dan unsur-unsur penyelenggaraan SPIP. Salah satu yang ditekankan adalah unsur penilaian risiko, yaitu dengan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko di setiap subbagian. Yeni juga menegaskan bahwa setiap personal dalam organisasi memiliki peran penting sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Selain itu, Yeni menyampaikan bahwa penyusunan Kartu Kendali telah rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Boyolali. Saat ini, KPU Boyolali juga tengah mengikuti proses penilaian maturitas SPIP oleh Inspektorat KPU RI, dengan harapan hasil penilaian dapat semakin baik.