Berita Terkini

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – KPU Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Selasa (25/11) di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, yang membuka acara sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam sambutannya, Maya menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyosialisasikan Standar Pelayanan yang ada di KPU Kabupaten Boyolali, menerima masukan dan tanggapan dari para peserta, serta menghimpun usulan atas aspek-aspek pelayanan yang mungkin belum tercakup dalam rancangan standar pelayanan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memastikan layanan KPU semakin relevan dan responsif. Sesi berikutnya diisi oleh Nyuwardi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia, sebagai keynote speaker. Ia memberikan pengantar mengenai unsur-unsur penting dalam Standar Pelayanan KPU, yang meliputi persyaratan layanan, alur dan mekanisme pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana prasarana, jaminan mutu, hingga mekanisme evaluasi. Forum ini juga menghadirkan Rodhotun Ni’mah, Dosen Ilmu Hukum dari Universitas Boyolali, sebagai narasumber. Dalam penyampaiannya, ia memberikan tinjauan akademis terhadap Standar Pelayanan KPU Boyolali dan mengulas kembali hakikat pelayanan publik, klasifikasi jenis pelayanan, serta praktik terbaik yang telah diterapkan KPU Boyolali dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Diskusi berjalan dinamis. Peserta aktif menyampaikan masukan dan tanggapan yang memperkaya penyempurnaan dokumen standar pelayanan. Sesi diskusi dipandu oleh moderator Eko Budianto selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Boyolali untuk menghadirkan layanan yang efektif, transparan, aksesibel, dan inklusif. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali beserta jajaran Sekretariat turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kualitas pelayanan publik.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menjalin kemitraan strategis dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Boyolali untuk memperkuat kualitas pengelolaan dokumen dan arsip. Kerja sama ini dimulai melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip pada Kamis, 20 November 2025. Kegiatan yang berlangsung dengan suasana tertib dan hangat ini dihadiri pimpinan dari kedua instansi. Dari KPU Kabupaten Boyolali hadir Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Boyolali beserta jajaran Sekretariat. Sementara itu, Arpusda Boyolali diwakili oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kearsipan, dan Kepala Bidang Perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman menjadi agenda awal yang menandai komitmen bersama untuk bersinergi dalam penguatan tata kelola kearsipan dan kepustakaan. Melalui kemitraan ini, kedua instansi berharap dapat meningkatkan modernisasi sistem arsip di lingkungan KPU, memperkuat keamanan dan keberlanjutan dokumen pemilu, serta mendukung keterbukaan informasi publik. Setelah penandatanganan, kegiatan berlanjut dengan Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Arpusda. Kepala Bidang Kearsipan menyampaikan materi berjudul Pengantar Tata Kelola Kearsipan KPU dan Aplikasi Srikandi. Paparan ini memberikan bekal kepada peserta mengenai prinsip dasar kearsipan serta pelatihan penggunaan Aplikasi Srikandi sebagai sarana digitalisasi dan pengelolaan arsip. Sesi ini dipandu oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali. Materi kedua disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan yang membahas Tata Kelola Perpustakaan. Penjelasan mencakup pengelolaan koleksi fisik, pengembangan perpustakaan khusus, serta konsep transformasi perpustakaan modern yang dapat diterapkan di lingkungan KPU. Seluruh peserta memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Melalui Bimtek dan kerja sama yang terjalin, KPU Kabupaten Boyolali berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman dan standar yang selaras dalam menata, mendata, serta menilai arsip. Upaya ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali melaksanakan kegiatan I Love Monday seri ke-13. Agenda kali ini mengangkat tema “Big Data dan Keamanan Cyber” dengan menghadirkan Muhammad Rohani, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali, sebagai pemateri pada hari Senin (17/11). Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, membuka kegiatan dengan mengajak seluruh jajaran untuk benar-benar mencermati materi yang disampaikan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman terkait keamanan informasi, mengingat tugas KPU yang sangat bergantung pada integritas data. Dalam pemaparannya, Muhammad Rohani menjelaskan konsep dasar pengamanan aset informasi. Ia menyampaikan bahwa aset informasi mencakup segala bentuk informasi dan pengetahuan yang bernilai bagi KPU dan harus dikelola secara menyeluruh. Rohani juga memaparkan jenis-jenis aset informasi, antara lain data atau dokumen, perangkat lunak, serta infrastruktur fisik teknologi komunikasi dan informasi. Selain menjabarkan klasifikasi aset, Rohani menguraikan langkah-langkah strategis untuk menjaga keamanan informasi. Penjelasannya mencakup perlindungan sistem, pengelolaan akses, hingga pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman siber yang terus berkembang. Menutup kegiatan, Ketua KPU Kabupaten Boyolali menegaskan bahwa ada sejumlah rencana tindak lanjut yang perlu segera dilaksanakan oleh jajaran KPU untuk memperkuat keamanan siber di lingkungan kerja. Ia menyebut kegiatan I Love Monday sebagai ruang pembelajaran internal yang membantu meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis seluruh staf dalam mendukung profesionalitas lembaga. Melalui rangkaian kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali berharap seluruh jajaran semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan data dan keamanan informasi di era digital.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Rabu (12/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan “KPU Menjemput Pemilih” di SMA Islam Sudirman 2 Boyolali. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali, Muhammad Rohani, S.Fil.I., M.Pd.I., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sudah tercatat dalam daftar pemilih. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga, terutama generasi muda, yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilu atau Pemilihan mendatang,” ujar Rohani. Dalam kegiatan tersebut, tim KPU Boyolali melakukan verifikasi data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi siswa yang telah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih, datanya akan dimasukkan sebagai pemilih baru dalam proses pemutakhiran. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi kepada KPU Boyolali yang telah hadir langsung ke sekolah untuk memberikan pemahaman dan pelayanan terkait data pemilih. Program “KPU Menjemput Pemilih” menjadi langkah aktif KPU Boyolali dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula, sekaligus memastikan akurasi data pemilih menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Selasa (11/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan “KPU Menjemput Pemilih” di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Boyolali. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan perdana program jemput bola KPU Boyolali dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Kehadiran KPU Boyolali di SLB menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilih, termasuk penyandang disabilitas. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali, Muhammad Rohani, S.Fil.I., M.Pd.I., menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi dan pembaruan data pemilih secara inklusif. “Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Melalui kegiatan ini, kami memastikan mereka terdata dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pemilihan mendatang,” ujar Rohani. Dalam kegiatan tersebut, tim KPU Boyolali melakukan pengecekan data kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga bagi siswa yang telah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP elektronik. Jika ditemukan siswa yang belum terdaftar, datanya akan langsung dimasukkan sebagai pemilih baru dalam proses pemutakhiran. Kepala SLB Negeri Boyolali, Tri Sayekti, S.Pd., M.Pd. menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPU Boyolali yang datang langsung untuk mendata siswa penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penyelenggara pemilu memberikan perhatian yang sama bagi semua kalangan. Kegiatan “KPU Menjemput Pemilih” di SLB ini menjadi langkah awal dari rangkaian kegiatan serupa yang akan dilakukan di berbagai satuan pendidikan dan komunitas di Boyolali. Melalui program ini, KPU Boyolali berupaya memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam daftar pemilih, demi terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menggelar kegiatan I Love Monday Sesi II Seri 12 pada Senin (3/11). Agenda mingguan ini menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, sebagai narasumber yang memaparkan Keputusan KPU Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan KPU. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Nyuwardi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa I Love Monday menjadi wadah pembelajaran bersama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Boyolali. Dalam penyampaiannya, Maya menegaskan pentingnya memastikan seluruh layanan KPU Kabupaten Boyolali dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik dari sisi fasilitas fisik, informasi, maupun layanan digital. Ia juga menguraikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, standar teknis aksesibilitas, serta peran pegawai KPU dalam memberikan layanan yang proaktif, humanis, dan berperspektif disabilitas. Selain itu, Maya menekankan perlunya mekanisme pemantauan dan pembinaan untuk menjamin implementasi kebijakan tersebut berjalan konsisten di seluruh satuan kerja. “Pemahaman terhadap Keputusan KPU Nomor 842 Tahun 2025 menjadi penting bagi setiap pegawai agar seluruh proses pelayanan publik di KPU Boyolali benar-benar ramah disabilitas dan menghormati kesetaraan hak,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, KPU Boyolali berkomitmen memperkuat nilai inklusivitas dalam setiap layanan, sebagai wujud semangat KPU untuk melayani seluruh warga tanpa diskriminasi.