Berita Terkini

KPU Kabupaten Boyolali dengan penuh tanggung jawab menyatakan kesanggupan untuk: 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali turut serta dalam kegiatan Sharing Session “NGOPI ASLI” (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, NGOPI ASLI mengangkat tema “One's In Touch Passing: Finalisasi Rencana Kerja Lelang Logistik”. Tema ini diangkat guna memberikan pemahaman lebih mendalam terkait penyusunan, penyesuaian, dan finalisasi rencana kerja lelang logistik Pemilu dan Pilkada. Hal ini penting agar setiap tahapan pengadaan logistik dapat dilaksanakan secara terencana, transparan, serta sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Acara ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Heri Darwanto (Sekretaris KPU Kabupaten Demak) dan Mundarti (Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga), yang membagikan pengalaman langsung dari daerah masing-masing dalam menyusun dan memfinalisasi rencana kerja lelang logistik. Keduanya menyampaikan strategi, tantangan, hingga solusi teknis yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh peserta. Sesi diskusi dipandu oleh Eko Supriyono, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, selaku moderator. Dengan arahan beliau, diskusi berjalan secara interaktif. Para peserta dari berbagai KPU Kabupaten/Kota turut aktif bertukar pengalaman dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan logistik. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kabupaten/Kota semakin siap dalam menghadapi tahapan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada mendatang, dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta manajemen perencanaan yang matang. Selain itu, forum NGOPI ASLI juga menjadi wadah untuk mempererat koordinasi dan sinergi antar-KPU se-Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tertib administrasi, transparan, dan berkualitas.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menyelenggarakan kegiatan rutin I Love Monday Seri VIII pada Senin (08/09). Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas jajaran KPU dengan mengangkat tema Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas, F. Yeni Susanti. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti. Dalam arahannya, Maya menegaskan bahwa penerapan SPIP di KPU Kabupaten Boyolali telah berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa SPIP merupakan instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan. Dalam pemaparannya, F. Yeni Susanti menjelaskan pengertian, tujuan, dan unsur-unsur penyelenggaraan SPIP. Salah satu yang ditekankan adalah unsur penilaian risiko, yaitu dengan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko di setiap subbagian. Yeni juga menegaskan bahwa setiap personal dalam organisasi memiliki peran penting sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Selain itu, Yeni menyampaikan bahwa penyusunan Kartu Kendali telah rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Boyolali. Saat ini, KPU Boyolali juga tengah mengikuti proses penilaian maturitas SPIP oleh Inspektorat KPU RI, dengan harapan hasil penilaian dapat semakin baik.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mengikuti forum diskusi mingguan Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (02/09). Tema yang diangkat dalam edisi kali ini adalah “Fair Play: Penjabaran Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah via E-Katalog Versi 6”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud birokrasi yang melayani. Sebagai narasumber utama, Asep Suhlan, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN KPU RI, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk menjaga integritas serta mematuhi etika pengadaan. Ia menegaskan larangan menerima, menawarkan, maupun menjanjikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan proses pengadaan. Sementara itu, Basmar Perianto Amron, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, menekankan bahwa prinsip Fair Play harus diwujudkan dalam setiap tahapan pengadaan, sehingga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Forum yang dimoderatori oleh Sabbikisma Setia Nugraha, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jateng, diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kabupaten Boyolali. Diskusi juga membahas regulasi terbaru terkait implementasi E-Katalog Versi 6, mulai dari mekanisme mini-kompetisi, sistem pembayaran terintegrasi, hingga fitur pengawasan transaksi. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran KPU Kabupaten Boyolali bersama KPU se-Jawa Tengah semakin memahami aturan pengadaan barang/jasa, sehingga tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat diwujudkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali melaksanakan kunjungan ke partai politik tingkat kabupaten pada Selasa-Rabu (26-27/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kajian teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 1109/PL.01-SD/06/2025 tertanggal 26 Juni 2025 mengenai penjelasan pelaksanaan kegiatan pasca Pemilu dan Pemilihan. Dalam kunjungan ini, KPU Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi dan dialog dengan pengurus partai politik untuk: Menginventarisasi pandangan dan masukan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, baik dari aspek teknis maupun administratif, dengan topik pembahasan meliputi kampanye, dana kampanye, dan e-voting. Menyusun catatan evaluasi bersama mengenai tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi perbaikan ke depan. Membangun komunikasi dan sinergi antara KPU dan partai politik sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Menghimpun rekomendasi kebijakan teknis sebagai bahan laporan dan kajian yang akan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah serta KPU RI. Adapun jadwal kunjungan meliputi Partai Gelora, Partai Hanura, dan Partai Buruh pada Selasa (26/8), serta Partai Golkar, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PKB, dan Partai NasDem pada Rabu (27/8). Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Boyolali berharap terwujud kesamaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta Pemilu dalam memperkuat kelembagaan, menyempurnakan proses demokrasi, dan memastikan penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan yang lebih baik di masa mendatang.

Boyolali, kab-boyolali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali kembali menggelar kegiatan rutin “I Love Monday” pada Senin (25/08/2025). Agenda yang menjadi sarana peningkatan kapasitas pegawai ini memasuki seri ketujuh dengan fokus pembahasan pada Keputusan KPU Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan ini. Narasumber Anna Kurniawati, selaku Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, memaparkan pentingnya penerapan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis. Ia menjelaskan bahwa aturan ini mendukung penerapan jadwal retensi, menjamin keteraturan penataan, serta memudahkan pemeliharaan dokumen di lingkungan KPU. Anna juga menguraikan perbedaan kode klasifikasi arsip substantif dan fasilitatif, serta memberikan simulasi penomoran sistem naskah dinas, mulai dari arahan, korespondensi, hingga internal. Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Maya Yudayanti, menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap regulasi ini. “Tertib administrasi memerlukan penguasaan aturan, salah satunya melalui pemahaman kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas,” ujarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan memastikan setiap proses administrasi di KPU Kabupaten Boyolali berjalan sesuai standar yang ditetapkan.